PENDIDIKAN PESANTREN DAN NEGARA

PENDIDIKAN PESANTREN DAN NEGARA

Penguatan gagasan Pendidikan untuk semua

Siswa, orang tua siswa, guru, sekolah, Disdik, Kepala Daerah hari ini sedang demam [kena virus mendiknas] hawatir citranya tercoreng dengan tidak lulusnya anak didik pada UN yang hari ini dalam proses. Berbagai upaya dilakukan dengan membentuk tim sukses dan beragam trik jitu lainnya agar mendapatkan nilai baik sesuai dengan target yang ditentukan Mendiknas. Kenapa ini terjadi dan sampai kapan sistem seperti ini langgeng? Adakah jaminan bahwa pola seperti ini mampu merubah manusia menjadi manusia beradab?

Pendidikan Borjuis

Pada tataran normative, pendidikan merupakan aspek yang paling strategis dalam upaya memanusiakan manusia (Humanisasi). Pendidikan merupakan proses yang berlangsung sepanjang hayat. UNESCO sejak tahun 1980-an telah mencanagkan gerakan Education For All, namun pada tataran aktualisasi terjadi silang pendapat terutama pada tujuan pendidikan, muatan kurikulum, kwalitas pengajar dan administrator, indicator kwalitas, besarnya anggaran, pengelolaan, relasi anggaran dan jenjang pendidikan serta model pendidikan yang kontektual.

Pendidikan merupakan salah satu penopang dan agen perubahan dalam sebuah masyarakat, disisi lain, sekolah atau Perguruan Tinggi [PT] merupakan institusi pelestarian gaya hidup borjuis kapitalis dan menghadirkan diri sebagai razim baru. Impliksinya adalah orang miskin dilarang masuk sekolah. Para pengelola berkelit alih-alih atas nama kwalitas standar“If you think education is expensive, try ignorance” ,tengok saja ekses diberlakukannya UU BHP yang mendorong merkantilisme pendidikan dimana pengetahuan akan menjadi objek komersialisasi yang diperjualbelikan.

Pendidikan Untuk siapa?

Jumlah sekolah,PT dan jumlah siswa, Mahasiswa diseluruh dunia meningkat dengan cepat. Trow mengelola sifat PT sesuai dengan angka partisifasi kelompok umur menjadi tiga kelompok. Di Negara dengan kelompok umur 18-24 tahun kurang dari 15% maka system PT di negara itu dianggap Elit. Negara dengan angka partisifasi 15-50% memilik system pendidikan untuk massa. Dan Negara dengan angka partisifasi lebih 50% mempunyai system untuk semua. Indonesia termasuk yang pertama dan menjadi Mahasiswa termasuk elitis walaupun keadaan sebenarnya daya tampungnya kurang. Jika jumlah Mahsiswa melebihi 50%, maka pemula yang lain, dalam kelompolk umur itu dalam kemampuan kurang akan sulit mendapatkan pekerjaan dan pengakuan.

Kuasa Negara terhadap pendidikan

Tanggung jawab operasionilisai LP mengacu pada landasan konstitusional, UUD 45 terutama tujuan Negara pada pembukaan alinea ke-4 yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam kontek bernegara dengan dalih klise Negara membutuhkan partisipasi dari masyarakat. Permasalahannya ketika patrisipasi itu muncul dan anggaran pendidikan yang 20% diberlakukan, maka pemerintah memberlakukan UU Yayasan yang kontradoktif. UU BHP yang menggerus kedaulatan dan moralitas,implikasinya adalah Negara hadir dominan bersembunyi di balik tujuan itu sehingga sering dihadirkan sebagai instrument kekuasan. Negara hadir dengan kegiatan represif dan idiologi dihadirkan untuk memantapkan kekuasaan Negara (Altussher). Manajemen pendidikan Indonesia dihadirkan pada persoalan kwallitas, kwantitas releven, evisien dan ekvektifitas.

Sekolah menciptakan elite modern yang menentukan masa depan Indonesia, tetapi muncul kritik bahwa lulusan pendidikan fomal cenderung menjadi priyayi. Kilas balik pendidikan Indonesia pada masa belanda di tetapkan pada inlidersen, hondenverboden (bumi putra dilarang masuk). Konsep pasrah, nrimo, sumarah dan nrimo ing pandum diproduksi untuk kepentingan Belanda. Belanda melakukan politik etis untuk balas budi sekaligus mengurangi dosa penjajahan walaupun terkait dengan grand scenario penjajahan baru. Belanda membuka sekolah yang terpecah 4 mengacu pada stratifikasi masarakat yang berlaku pada sa’at itu yakni, Eropa, kelompok Timur Jauh (Vremde Oosterling), priyayi dan rakyat.pada tingkat pendidikan dasar untuk golongan eropa tersedia ELS (Euroessche Loger School),HAS (Hollansche Chinesche School) untuk timur asing (Hollansche Logere School) untuk ppriyayi, dan Valkse School yang terbagi dua yaitu Eerstevolkse School (ongka siji) program tiga tahun dan Tweede Volkse School (ongko loro) tingkat kecamatan tingkat belajar 5 tahun semuanya untuk rakyat. Kebanyakan pendidikan dasar umum lanjutan di peruntuka Eropa dan Timur Jauh bagi rakyat tertutup. MULO (Meer Uitebreid Lagere Onderwijs) yang terbagi lagi AMS (Algemene Middelbare School) dengan keahlian tertentu seperti HBS (Hogere Burgers School) dan OSVIA (Opleding School Voor Indlansche Amblaneren) untuk di didik menjadi Binennlandse Besluur. Sekolah Menegah Atas di bidang pertanian, yaitu Middelbare Landblow di Bogor (IPB). Ada Schkelschool, sekolah peralihan dari lulusan rakyat untuk masuk di tingkat atas. Ada HIK ( Hollandshe Inladsche Kweekscool) dan Normal School denagn spesialis tertentu. PT untuk menunjang tekhnologi pengairan dan industri gula didirikan (Echnische Hooge School –ITB) di Bandung, Kedokteran (Geneeskundige Hooge School –UI), RHS )Rechte Hooge School) dibidang hokum yang terpecah-pecah berada dalam lingkungan UI dan lain sebagainya. Kaum terdidik inilah yang muncul sebagai agen perubahan Indonesia (Van Nei 1983) dan sebagai tokoh Pergerakan Nasional (Nagazumi 1985).

Pendidikan Untuk semua Model pesantren

Gagasan pendidikan untuk semua telah diaktualisasikan ole pesantren Annuqoyah Golok-Guluk Madura, dengan kondisi daerah perbukitan yang sulit mendapatkan air mampu mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Da’wah, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyyah dan Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur’an dengan spesialisasi tafsir yang membentuk masyarakat mampu bertahan dan mandiri. Pesantren Cipasung yang merupakan ladang judi melalui IAIC di Cipasung, pesantren Sukamanah dulu dengan PGA [sekarang MAN], Pesantren Suryalaya yang berbasis Thariqoh Qodariyyah Wannaqsabandiyah mampu mendirikan IAILM dan STIE serta Inabah-inabah sebagai wujud kepedulian dalam menyelesaikan persoalan NAFZA dan seabrek persoalan social lainnya. Begitupun kita menemukan pesantren Cangkudu Mangunreja menawarkan konsep dan keahlian bertani bagi santri dan masyarakat dalam hal kemandirian dan pemeberdayaan, hari inipun Pesantren Sukahideng menyediakan SMK Farmasi yang hendak mempersiapkan ahli-ahli farmasi yang memiliki kecakapan dan karakter yang islami adalah bagian dari kiprah Pesantren dalam mewujudkan sebagai lembaga pendidikan untuk semua yang berbasisi realitas.

Pendidikan Untuk semua adalah pendidikan moralitas

Namun persoalan selanjutnya mampukah pesantren melawan dominasi Negara atau kuasa kapitalis borjuis yang mengukur manusia dan nilai kemanusiaan dengan parameter materil, atau pesantrenkah pelanjut dari system kuasa itu? Semua masyarakat berharap 39 Juta masyarakat miskin Indonesia harus tercover melalui advokasi pesantren dalam mewujudkan humanisasi sebagai perwujudan misi rahmatan lilalamin. Ketersediaan akses pesantren untuk inklusif menuntut kesigapan untuk memilah mana yang lebih baik untuk dipertahankan dan mana yang baik untuk ditambahkan. Almuhafadlotu ala al-qodimi al shalih wal akhdu bil jadidil aslah. Moralitas memang sulit diukur dengan kalkulasi matematis namun itulah kekhasan dan kemampuan pesantren serta orientasi dari pendidikan untuk semua.